Tags

KPK Vs Polri

KPK Vs Polri

Perkembangan konflik KPK vs Polri telah melebar pada soal-soal yang lebih struktural, perkembangannya bahkan dikaitkan soal skandal Bank Century. Itu berarti telah terbangun opini publik tentang kaitan-kaitan politik dalam kasus KPK vs Polri.

Antara KPK dan Polri sebenarnya punya fungsi yang sama sebagai penegak hukum, tapi KPK lebih fokus ke bidang korupsi. Namun yang disayangkan adalah tidak sejalan nya lembaga ini, padahal KPK itu diisi oleh orang-orang dari Kepolisian dan Kejaksaan juga.

Perselisihan yang muncul terhadap kasus KPK vs Polri menuai banyak opini publik, baik yang pro maupun yang kontra terhadap kedua belah pihak.

Menanggapi permasalahan yang terjadi mengenai KPK Vs POLRI terdapat banyak opini publik mengenai kedua lembaga ini, pro dan kontra terjadi. Ketidakjelasan dalam penyelesaian kasus ini juga mengakibatkan beberapa opini publik yang beraneka ragam.

Opini negatif banyak muncul terhadap POLRI karena POLRI terkesan menutup-nutupi dan tidak transparan dalam mengusut kasus yang terjadi, terdapat penutupan informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Hal ini mengakibatkan opini publik yang beragam. Publik melihat ketidak wajaran cara penanganan kedua kasus, yang melibatkan POLRI dan KPK.

Hal ini tampak dari aksi kilat kalap penahanan, sampai tuduhan yg berubah-ubah, hal ini juga menimbulkan publik berpendapat adanya sebuah permasalahan dan ketakutan dari POLRI. Apalagi sebelumnya POLRI sudah mendeklarasikan perang antara buaya dan cicak. Ini semakin memperkuat dugaan bagi publik terdapat sesuatu dibalik permasalahan yang terjadi.

Padahal publik hanya berharap penyidik kepolisian mau mengungkapkan secara transparan, apa yang terjadi dengan hasil penyelidikan & penyidikan terhadap  Bibit Samad Rianto (Bibit) dan Chandra M Hamzah (Chandra) setelah keduanya dinonaktifkan dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh POLRI.

Opini publik sudah terbentuk, sebenarnya ini merupakan sesuatu yang tidak perlu terjadi apabila  POLRI mau mengungkapkan secara transparan permasalahan yang terjadi. Cukup garis besarnya saja apa yang terjadi dalam kasus Bibit dan Hamzah akan mengurangi opini tidak jelas yang beredar di masyarakat.

Simpati publik pun datang kepada Bibit Samad Rianto (Bibit) dan Chandra M Hamzah (Chandra) yang terkesan menjadi korban dalam kasus ini, banyak publik yang mendukung mereka. Banyak pula publik yang beranggapan bahwa mereka tidak bersalah.

Munculya gerakan “Cicak” yaitu gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK adalah sebagai respons publik terhadap pernyataan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji (Kabareskrim SD) dalam wawancara majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009 yang mengatakan KPK sebagai Cicak, sementara Kepolisian adalah Buaya.

Reaksi keras muncul dari berbagai pihak menanggapi penahanan tersebut. Para pengamat hukum, Aktifis LSM, akademisi, praktisi hukum, politisi, dan lain-lain sebagian besar tidak menyetujui tindakan Polri tersebut, menganggap Polri telah bertindak arogan, sewenang-wenang, dan lain-lain.

Pernyataan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji langsung menuai antipati dari para aktivis LSM anti korupsi dengan menggantikan simbol tikus sebagai koruptor dengan simbol buaya [simbolisasi lembaga kepolisian dari Komjen Pol. SD]. Selama ini, tikus selalu diidentikkan dengan koruptor karena sifatnya yang suka menggerogoti barang. Namun, sekarang tikus harus mengalah dari buaya. Sebab, koruptor, saat ini diidentikkan dengan buaya.

Opini publik yang paling hangat untuk diperbincangkan adalah terdapat upaya-upaya dalam pelemahan KPK. Hal ini bukanlah tidak ditunjang fakta-fakta yang ada, berikut ini adalah berbagai upaya yang dilakukan dalam pelemahan KPK.

Selain itu, terdapat berbagai “tigabelas jurus” lain yang pernah terjadi untuk melumpuhkan KPK, diantaranya:

1. Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

Pengajuan JR ini tergolong sangat sering, setidaknya MK telah menerima 8 kali UU KPK diuji. Dan, salah satu putusannya adalah terkait dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

2. Proses Seleksi Pimpinan KPK

Track record dan tidak menjadi pertimbangan serius bagi panitia seleksi yang dibentuk Presiden untuk memilih calon pimpinan KPK; Komisi III DPR pun tetap memilih Antasari Azhar yang ditolak oleh masyarakat luas karena rekam jejaknya sebagai jaksa bermasalah di beberapa daerah.

3. Ancaman Bom

Beberapa kali gedung KPK diancam Bom; februari 2008 dan Juli 2009.

4. Ide Pembubaran KPK

Salah seorang Anggota Komisi III DPR RI periode 2004-2009 dari Partai Demokrat pasca KPK melakukan penggeledahan gedung DPR.

5. Penolakan Pengajuan Anggaran KPK

Permohonan dana untuk pemberantasan korupsi dan pembangunan gedung KPK di rekening 069 RAPBN 2009 ditolak oleh DPR (Nov. 2008). Saat itu, KPK sedang gencar membongkar praktek suap anggota DPR.

6. Serangan Legislasi (legislation attack)

a. RUU KPK (revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK)

b. RUU Tindak Pidana Korupsi (revisi UU No. 31 tahun 1999 jo UU 20 th 2001)

c. Perppu No. 4 tahun 2009 yang menjadi dasar hukum kewenangan Presiden menunjuk langsung pimpinan KPK sementara.

7. Pengkerdilan kewenangan Penyadapan

Percobaan pelemahan penyadapan KPK dilakukan berulang kali. Pertama, pernyataan komisi III bahwa penyadapan KPK melanggar hak asasi manusia (HAM) saat beberapa anggota DPR tertangkap tangan menerima suap; pembahasan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), tiba-tiba pasal penyadapan harus dilakukan dengan izin Ketua Pengadilan menyusup dalam draft RUU (Sept. 2009); dan terakhir melalui RPP Penyadapan yang diinisiasi oleh Depkominfo.

8. Menghilangkan/mengaburkan kewenangan Penuntutan KPK

Sempat disusupkan dalam RUU Pengadilan Tipikor, bahwa penuntutan akan dikembalikan pada koordinasi Jaksa Agung

9. Penarikan personal Penyidik dan Auditor

Nov. 2008, Mabes POLRI menarik 3 perwira polisi yang diperbantukan di KPK; kemudian Kabareskrim Mabes Polri, Susno Duadji berulang kali mengatakan “kami bisa saja tarik semua personal polisi di KPK”; BPKP berupaya menarik 25 auditor yang sangat membantu pembongkaran kasus korupsi di KPK (Mei 2009), namun urung dilakukan karena tekanan publik.

10. Membekukan fungsi penyidikan dan penuntutan KPK

Sebagain besar anggota Komisi III DPR-RI periode 2004-2009 sempat meminta KPK cuti, karena jumlah pimpinan tidak cukup 5 orang. Sehingga, penyidikan dan penuntutan tidak sah atau illegal. Kado Hari Antikorupsi, 9 Desember 2009; 6

11. Rencana Audit BPKP terhadap KPK

BPKP mengatasnamakan perintah Presiden SBY untuk mengaudit KPK, padahal lembaga yang berwenang adalah BPK. Presiden membantah, namun publik tidak pernah tahu tentang ketegasan sanksi terhadap Kepala BPKP.

12. Ancaman terhadap investigasi kasus Century

Sempat beredar pesan pendek (sms) tentang ancaman yang diduga berasal dari salah seorang petinggi Kepolisian RI terhadap dua penyidik KPK yang berada di Surabaya.

13. Kriminalisasi dan rekayasa hukum terhadap dua pimpinan KPK

Dari pemeriksaan Tim 8 jelas terlihat, tidak cukup bukti, bahkan proses hukum terkesan dipaksakan untuk menjerat Bibit dan Chandra; persidangan di Mahkamah Konstitusi membuat publik semakin yakin dengan dugaan rekayasa terhadap dua pimpinan KPK bahkan menambah fakta soal Mafia Peradilan di tubuh Kepolisian dan Kejaksaan.

Anggodo, sebagai aktor utama dalam dugaan rekayasa yang bahkan mencatut nama Presiden SBY tidak tersentuh.Yang sedang berjalan saat ini adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP Penyadapan). RPP ini sedang disusun oleh salah satu kementrian yang berada dibawah jajaran Presiden SBY. RPP yang sangat kontroversial, mengancam independensi KPK, melanggar UU Nomor 30 tahun 2002, dan bahkan bertentangan dengan dua Putusan Mahkamah Konstitusi (tahun 2003 dan 2006). Setidaknya juga ada 13 masalah krusial dalam RPP, dan 5 bagian yang dapat dipahami sebagai bentuk kontrol atau intervensi Eksekutif terhadap lembaga independen seperti KPK. Proses penyusunan RPP pun bermasalah. KPK menyatakan tidak dilibatkan secara intens dan serius. Padahal, pihak yang paling dirugikan oleh materi RPP itu adalah KPK dan pemberantasan korupsi.