Tags

Public Relations Ethic

Public Relations Ethic

Lagi-lagi, PT Lapindo Brantas Inc membohongi publik melalui siaran pers yang dikeluarkan 22 Oktober 2008 mengenai hasil Konferensi para ahli Geologi di London 21-22 Oktober 2008. Informasi ini yang kemudian dikutip banyak media.

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo telah mengkonfirmasi kepada Richard Davies, geolog, yang dinyatakan oleh Lapindo dalam siaranpersnya bahwa dia “yakin bahwa lumpur Sidoarjo (Lusi) adalah sebuah mud volcano yang merupakan hasil remobilisasi sedimentasi laut jutaan tahun lalu” adalah tidak benar dan Richard Davies tetap menyatakan dalam konferensi tersebut bahwa Lumpur Lapindo disebabkan oleh operasi pemboran.

Lapindo juga menyatakan bahwa para geolog  sepakat bahwa semburan lumpur panas di Sidoarjo adalah mud volcano yang merupakan produk remobilisasi  sediment dan aliran fluida di wilayah cekungan bumi yang lemah. Karena itu, semburan lumpur Sidoarjo (Lusi) tidak bisa ditutup.Faktanya, konferensi ahli geologi dengan tema “Subsurface Sediment Remobilization And Fluid Flow in Sedimentary Basins” tersebut tidakpernah mengeluarkan kesimpulan resmi seperti yang diklaim LapindoBrantas melalui siaran persnya.

Tindakan itu bukan pertama kali dilakukan Lapindo Brantas. Korporasi tersebut berulangkali mengarahkan opini publik dan menutup-nutupi fakta dengan berbagai cara, termasuk membuat iklan-iklan yang menyesatkan diberbagai media.

Ironisnya, pemerintah terus menerus membiarkan pembohongan ini terjadi.Lebih jauh, pemerintah membiarkan kasus Lapindo menjauh dari upaya menemukan penanganan yang adil bagi korban. Komnas Hasil mediasi pemerintah dengan korban Lapindo yang difasilitasi Komnas HAM diJakarta 29 Agustus lalu, juga tak bergigi. Komnas HAM menyampaikan adanya hambatan besar berhadapan dengan aparatus negara lainnya, mulai Kehakiman hingga jajaran Anggota kabinet SBY, disaat berupaya menemukan solusi bagi kasus yang sudah berumur hampir 3 tahun ini.

Sementara Lapindo terus berbohong dan memecah belah warga melalui proses ganti rugi. Dan pemerintah SBY JK bersama Abu Rizal Bakrie –Menteri Kesra sekaligus pemilik PT Lapindo Brantas, seolah buta tuli terhadap tuntutan warga. Di lapang, korban Lapindo berkubang gas-gas berbahaya, nasibnya makin tak menentu.

Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lapindo (GMKKL) mendesak pemerintah SBY-Kalla segera memenuhi tuntutan korban, merehabilitasi kerusakan lingkungan, menghentikan semburan lumpur Lapindo, mempercepat proses hukum terhadap Lapindo dan mengabaikan siaran pers kebohongan yang dilakukan Lapindo.

Pasal yang dilanggar :

KODE ETIK PROFESI PUBLIC RELATIONS

PASAL 2
Penyebarluasan Informasi

Seorang anggota tidak akan menyebarluaskan, secara sengaja dan tidak bertanggung jawab, informasi yang paIsu atau yang menyesatkan, dan sebaliknya justru akan berusaha sekeras mungkin untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Ia berkewajiban untuk menjaga integritas dan ketepatan informasi.

              Memutarbalikakkan fakta untuk menutupi apa yang sebenernya terjadi, tidak etis dan tidak benar dilakukan. Praktek tersebut telah memberikan dugaan bahwa “memutarbalikkan” fakta dengan maksud untuk menjaga reputasi sama dengan tujuan public relations. Peristiwa ini memiliki implikasi terhadap praktek public relations, dimana media massa memiliki peran yang penting dalam opini publik. Sebuah perusahaan harus mempertimbangkan dengan baik perbuatan dan perkataannya yang mungkin akan berpengaruh di mata publik, kejadian pada Lapindo berdampak panjang dan negatif. Ini membuat masyarakat menganggap bahwa Lapindo berusaha dengan segala cara untuk mendapat dukungan bahwa semburan lumpur sidoarjo bukan kesalahan pengeboran namun fenomena alam.

Ada dilemma yang terjadi ketika kebenaran justru tidak menguntungkan perusahaan, namun berbohong pada public tidak akan menyelesaikan masalah, justru melipatgandakan masalah. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit yang perlu diingat adalah tidak setiap  hal yang benar harus dikatakan, tetapi setiap hal yang kita katakana haruslah yang benar.